BPD Bengkulu Akui Belum Bisa Jadi Bank Syariah

BENGKULU – Keinginan Wakot Bengkulu Helmi Hasan agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Bengkulu (BB) agar bisa menjadi Bank Syariah sesuai dengan keinginan warga Kota Bengkulu bakal menemui batu sandungan.

Pasalnya, pihak Bank Bengkulu (BB) secara terang menyatakan belum bisa menjadi Bank Syariah. Hal itu diutarakan Dirut Bank Bengkulu, Agus Salim, usai penandatangan MoU Dengan Pemkot Bengkulu terkait pengelolaan Kasda Bengkulu, beberapa waktu lalu di Kantor Pusat Bank Bengkulu.

Kepada awak media, dia menjelaskan pembentukkan Unit Syariah memiliki keterbatasan ketentuan sebagaimana diatur pihak regulator Otoritas Jasa Keuangna (OJK). Ketentuan itu disebutkan bahwa Bank yang ingin membuka unit Syariah minimal harus memiliki modal Rp 500 milliar untuk unit syariah. 

“Sedangkan kita modal inti di Bank Bengkulu atau BPD secara keseluruhan mencapai lebih kurang Rp 680 milliar. Kalau disisinkan Rp 500 milliar untuk unit syariah maka sisanya tidak mungkin dibuka unit lain selain syariah.Makanya kita belum bisa,” ungkapnya.

Namun apapun itu semuanya tergantung hasil kesepakatan bersama para pemilik saham dan masyarakat. Jika pemilik saham mau dan sepakat untuk itu maka kita bisa saja lakukan spin off menjadi Bank Daerah Syariah. Jadi tidak ada lagi istilah Bank Konvensional. Karena sudah ada beberapa BPD yang menjadi syariah seperti BPD Aceh dan BPD NTB.

“Usulan perubahan unit usaha yang dimaksudkan Pemkot Bengkulu agar BPD membuka unit syariah tidak bisa serta merta bisa dilakukan. Karena harus ada persetujuan mutlak dari seluruh pemegang saham,” terangnya.

Untuk diketahui bersama bahwa, pemegang saham di Bank Bengkulu itu terdiri dari Kepala Daerah dari 10 Kabupaten Kota plus Pemda Provinsi. Total modal inti keseluruhan yang ada di Bank Bengkulu mencapai Rp 680 milliar. Sedangkan modal milik Pemkot Bengkulu hanya beberapa persen sehingga bila dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka bisa dibayangkan seperti apa hasil keputusannya.(bro)