Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Gubernur

Penyerahan hasil laporan rekomendasi kepada pimpinan paripurna DPRD Provinsi Bengkulu

BENGKULU – Bertempat diruang Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa siang (24 April 2018), digelarnya rapat dengan agenda Penyampaian Rekomendasi anggota Dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu Tahun 2017 yang dihadiri seluruh pejabat FORKOPIMDA, OPD dan tamu undangan yang hadir.

Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua, Ihsan Fajri didamping oWaka I Edison Simbolon, waka II Suharto, Waka III Elfi Hamidi, dan 30 anggota serta dihadiri langsung Plt Gubernur Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA.

Ketua dan Wakil Ketua Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu

Adapun hasil rekomendasi yang disampaikan juru bicara DPRD Provinsi Bengkulu. Siption Muhadi yang berasal dari fraksi PKB sebagai berikut.:

Bidang pemerintahan

A. Dalam pembangunan perlu ada kerja sama dengan pola yang baik dengan omstansi terkait dan stalke holder. Serta pengelolahan uang, lebih memerhatikan ke Sumber Daya Manusia dalam pengelolahan keuangan. Peningkatan Sumber Daya Manusia betul-betul sesuai kebutuhan, penepatan aparatur sesuai kompetensi. THPD harus melakukan kajian penuh dan sungguh-sungguh.

B. Penepatan aparat OPD sesuai kompetensi dalam mengisi jabatan, karena DPRD sering melihat saat ada Rapat dengan Stakeholder terkait Kepala OPD tidak hadir.

C. Tindak lanjut kinerja yang gagal untuk dapat melihat kemajuan

D. Penepatan ASN agar memperhatikan kompetensi dasar dan bidang, karena ASN merupakan bagian yang paling penting.

30 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu tampak khitmad mengikuti acara paripurna

Bidang Ekonomi dan Keuangan

1. Perencanaan keuangan OPD dapat direncanakan secara betul-betul dan hati-hati

2. Menghadapi program yang tidak sejalan dengan program pusat, DPRD menyarankan OPD meningkatkan sinergitas dengan pusat agar manfaat dapat dirasakan

3. Peningkatan PAD Plt Gubernur untuk membentuk Unit-unit agar terserap optimal PAD

4. Ada objek pajaknya belum dipungut maksimal, contoh kordinasi dengan polisi terkait pajak kendaraan. Dan dimudahkan dalam membayar pajak

5. Penyampaian laporan Silpa dibagi tiga yaitu Silpa program terealisasi, Silpa Program tidak Terealisasi dan Silpa yang tidak tesentuh program

6. Perencaanaan program yang tidak matang, semesti OPD kurang optimal dapat menyampaikan laporan untuk ditindak lanjuti

7. Meminta DPMPTSP mempermudah buat izin sdm dan perkebunan masyarakat di kabupaten/kota yang sering menimbulkan keresahan, meminta Plt Gubernur dapat mengambil langkah-langkah strategis

8. Pengelolah perusahaan perkebunan, pertambangan dapat membangun jalan produksi sendiri dan gubernur terbit izin

9. ESDM diupayakan memantau semua perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu

10. Plt Gubernur dapat Memaksimalkan tata keuangan daerah 

Unsur FOKOPIMDA Provinsi Bengkulu

Bidang Pembangunan

A. Salah satu prioritas visit 2020, namun kami menyarankan perhatikan fasilitas pariwisata baik yang tersentuh visit 2020 atau tidak guna meningkatkan PAD

B. Perencanaan infrastruktur direncanakan secara matang

Kesejahteraan Sosial

1. Evaluasi Alokasi kegiatan yang kurang berguna

2. Pemerintahan perlu meningkatkan belanja hibah memiliki korelasi untuk pembangunan Provinsi Bengkulu.

Ihsan Fajri meminta Plt Gubernur agar mempertimbangan saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Bengkulu. "Saya meminta kepada saudara Gubernur Bengkulu agar dapat mempertimbangkan saran dan rekomendasi yang telah disampaikan," pungkasnya