Bupati Pesisir Barat Dengarkan Pandangan Umum Fraksi Terkait LKPj APBD Tahun 2019

AwasiNews.com, Pesisir Barat - PARIPURNA DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT DENGAN ACARA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP NOTA PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019. Digedung DPRD Pesisir Barat Krui,14 Juli 2020.

Bupati Kabupaten Pesisir Barat DR. Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH didampingi Wakil Bupati Pesisir Barat, mendengarkan dengan khidmat penyampaian para perwakilan fraksi-fraksi hingga selesai. 

diketahui pada acara rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua, dan 19 anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Unsur Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat dan Lampung Barat, para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Selanjutnya, para Perwakikan Fraksi - Fraksi DPRD menyampaikan Apresiasi atas pencapaian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mendapat Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung beberapa waktu yang lalu.

Pandangan Perwakilan Fraksi Demokrasi indonesia perjuangan meminta kepada Pemda untuk melakukan langkah konkret terkait pendidikan dan pembangunan agar Sama-sama diprioritaskan dan Pemda juga diminta untuk menjalan pemerintahan yang baik dan bersih yaitu good goverment dan Green goverment, serta Pemda diminta dan

Berharap sosialisasi perda terkait ketertiban umum dan kebersihan, Dibidang kesehatan. Pemda melalui dinas terkait untuk melaksanakan pelayanan pasien BPJS maupun Pasien Umum agar sama-sama dilayani dengan baik.

Kemudian fraksi PDIP juga mengingatkan pemda terkait penggusuran pasar krui agar dilengkapi Badan Hukum , terkait sektor pariwisata Pemda diminta promosi dan sosialisasi dan menyesuaikan anggaran terkait event besar seperti surfing internasional dll; Terkait Pemdes atau Pekon pilpratin dan aparaturnya agar sesuai dengan Perbup Pesisir Barat yaitu harus mumpuni paling tidak sekolah menengah umum,

Fraksi PKB. 

Menyampaikan apresiasi atas predikat wajar tanpa pengecualian.

Fraksi Demokrat,

 

Menyarankan terkait kebersihan, masih ditemukan di berbagai sampah di berbagai tempat yaitu di pinggir pantai dekat perumahan nelayan di Kuala Stabas, Terkait peraturan aparat Pekon agar sesuai dengan Perbup No. 6 tentang aparatur Desa/Pekon.

Fraksi amanat indonesia raya.

Mengapresiasi atas pendapatan asli daerah (PAD) yang melampaui target.

Fraksi Golkar Dan Perindo, meminta Pemda melalui DPMPT agar pelaksanaan pengurusan pelayan perizinan kepada masyarakat yang membutuhkan perizinan agar ditingkatkan lagi sehingga pelayanan kepada masyarakat mudah dan lancar. Dibidang kesehatan juga perlu di tingkatkan dalam

Pelayanan kesehatan secara maksimal.(IKL)