.jpeg)
Gubernur Rapat OPD Di Dinas Pariwisata
Tampak mendampingi Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu Jaduliwan, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu menjadi OPD pertama yang dikunjungi Gubernur Rohidin, yang langsung dilanjutkan dengan rapat bersama Kepala Dinas dan Staf.
Gubernur Rohidin Mersyah menjelaskan kunjungan ke Dinas Pariwisata ini guna memastikan bahwa program Woderful Bengkulu 2020 dipahami oleh jajaran Dinas Pariwisata baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu Kalender Event yang disusun harus baku, disamping kesiapan dari masyarakat pelaku pariwisata.
“Saya ingin memastikan betul bahwa program kepariwisataan itu betul – betul akan memberikan dampak pada penambahan kunjungan wisata ke Bengkulu. Kita tidak harus langsung berbicara wisatawan mancanegara, tetapi paling tidak nyaman untuk Kabupaten/Kota, itulah destinasi wisata yang perlu kita rancang dengan baik,” jelas Gubernur Rohidin Mersyah.
Melanjutkan kunjungannya Gubernur langsung menuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, dalam rapat bersama kepala dinas ini ada beberapa poin yang disampaikan diantaranya adalah penyelesaian sengketa lahan kawasan hutan baik antar masyarakat maupun perusahaan.
Selain itu terkait kinerja lingkungan melalui audit kinerja lingkungannya, Gubernur ingin memastikan bahwa DLHK dapat berkerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk melakukan evaluasi kinerja lingkungan.
“Agar kita berhasil memetakan bahwa potret kondisi lingkungan Bengkulu seperti ini, ini yang harus dilakukan sebagai tanggung jawap para pelaku usaha,” terang Gubernur Rohidin.
Banjir yang melanda Bengkulu beberapa waktu lalu tambah Gubernur Rohidin, perlu dilakukan gerakan yang masif yakni gerakan menanam pohon yang telah disepakati bersama. Untuk itu DLHK harus mempu menjadi leader yang mempu menggerakan dan mengajak masyarakat secara bersama – sama menanam pohon.
Terakhir terkait kawasan Danau Dendam Tak Sudah yang telah turun statusnya dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam (TWA), Gubernur menginginkan semua dokumen kelengkapan dapat segera diselesaikan. Agar pembangunan kawasan ini dapat segera dilaksanakan dan dapat di manfaatkan oleh masyarakat.
“Saya ingin pastikan penataan blok, kerjasama dengan BKSDA, MoU pengelolaan, kemudian AMDAL dan DID harus dipastikan sehingga di 2021 bisa dibangun dengan baik,” tutup Gubernur Rohidin.(mc)
Tidak ada komentar